banner 1028x250
Berita  

Perkuat Tupoksi Permasyarakatan, Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Sulut Rapat Libatkan Seluruh Jajaran

banner 468x60

KILASKATA.COM, SULUT – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara, I Putu Murdiana, menggelar rapat penguatan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.

Murdiana didampingi Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan, Yusran Sa’ad, dan Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dan Teknologi Informasi, Ilham Agung Setiawan.

Rapat itu digelar secara Virtual kepada seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan se Sulawesi Utara, di ruang rapat Divisi Pemasyarakatan. (13/6/2023)

Dalam arahannya, I Putu Murdiana menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh Ka UPT bersama jajarannya.

Diantaranya adalah masing masing Lapas, Rutan, LPKA dan LPP agar memastikan unit kerjanya tidak ada lagi barang- barang terlarang.

“Sehingga dengan begitu deklarasi ZERO HALINAR bukan hanya sebatas slogam namun sejalan dengan fakta dan riil dalam kenyataannya. Pelayanan hak – hak WBP harus terus menjadi prioritas sehingga tidak ada lagi issu adanya makanan yang disajikan tanpa lauk atau hanya nasi dengan sayuran,” tutur dia.

Lebih lanjut I Putu Murdiana kembali mengingatkan soal implementasi arahan Dirjen Pemasyarakatan tentang 3 plus 1 Kunci keberhasilan Pemasyarakatan yakni Deteksi dini, Berantas Narkoba, Sinergitas dengan aparat penegak hukum plus Back to Basic.

Menurutnya, sebagai contoh jika ada UPT yang menyajikan makanan tidak layak patut dipastikan deteksi dini tidak dilakukan.

Mantan Kalapas Kelas I Nusakambangan itu menutup arahannya dengan menegaskan jika di satuan kerja masih ditemukan barang barang terlarang seperti Hand Phone, Peredaran Narkoba dan pungli maka ia akan memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan kepada Ka UPT.

“Kami ingatkan agar tidak ada hal yang dapat menjatuhkan citra lembaga. Karena itu sangat tidak mungkin setiap Ka UPT tidak mengetahui petugas ataupun WBP yang rentan dengan keberadaan barang- barang terlarang tersebut,” katanya.

Sementara itu, Yusran Sa’ad menyampaikan agar setiap satuan kerja menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur ( SOP). Sehingga tidak ada lagi berita atau informasi yang sampai di Kantor wilayah adanya pengeluaran WBP yang tidak sesuai prosedur.

Di tempat yang sama, Agung Setiawan lebih menekankan peran Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian proses hukum melalui restorativ justice. (k13/kls**)

Leave a Reply